Menghadapi tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Batang akan mengupdate sistem manajemen keuangan daerah. Selama tahun 2017 telah dipakai SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9, kemudian di tahun 2018 akan memakai rilis 2.7.0.12. Perubahan-perubahan yang ada meliputi :
1. Perbaikan Inputan Tagihan Non Termin, error Sisa Kontrak sudah habis.
2. Penambahan fitur Eksport Import SP3B
3. Penambahan fitur Eksport Import SP2B
4. Perbaikan fitur Export Import SPM terkait data tagihan.
5. Perbaikan inputan Parameter Program Kegiatan, data tidak dapat diubah/hapus kalau sudah ada di renja.
6. Penambahan fitur verifikasi rekening penerima kedalam sistem bank sebelum pembuatan SP2D
(khusus pengguna CMS/SP2D Online versi 3 keatas)
7. Updater.exe diupdate ke versi 3.0
8. Penambahan Laporan Register SP3B & Register SP2B
9. Perbaikan Laporan Realisasi Pembayaran Per Nomor Kontrak di Tata Usaha, ditambahh kolom Tagihan
10. Perbaikan Laporan SP3B & SP2B, Saldo Awal dihitung dari SP2B terbit.
11. Penambahan Laporan RTH di Laporan BUD.
12. Perbaikan Laporan SPP2 59, penambahan informasi addendum jika ada.
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[1] Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.[2] Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam rangka sosialisasi e-Filing, Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan sosialisasi aturan perpajakan Bendahara Pemerintah maka dengan ini kami mengirim undangan untuk acara tersebut.
Dalam rangka sinkronisasi dan memperoleh data yang akurat terkait dengan penyusunan Rancangan 
